Langsung ke konten utama

Dasar Negara,Konstitusi,dan Kedudukan Warga Negara

Dasar Negara
Pengertian : dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan suatu Negara yang meliputi ideology,politik,ekonomi,social,budaya,pertahanan dan keamanan.
Dasar Negara RI : Pancasila
Kedudukan pancasila :
·         Dasar Negara
·         Ideology Negara
·         Falsafah Negara
·         Kepribadian bangsa
·         Sumber dari segala sumber hukum
·         Pandangan terhadap bangsa
Klo disingkat jadi Da'i FaKe SuP
Fungsi dasar Negara :
·         Dasar berdirinya dan tegaknya Negara
·         Dasar pergaulan antar warga
·         Dasar dan sumber hukum nasional
·         Dasar kegiatan penyelenggaraan Negara
·         Dasar partisipasi warga Negara
Konstitusi
Dalam arti luas : mencakup segala ketentuan  yang berhubungan dengan keorganisasian Negara.baik yang terdapat dalam UUD,UU organic,peraturan perundangan lainnya,maupun kebiasaan/konvensi.
Dalam arti sempit : memberi nama kepada dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi Negara beserta cara kerjanya organisasi à UUD
KEDUDUKAN WARGA NEGARA
Warga Negara : pasal 26 ayat 1 (WNI/WNA yang disahkan UUD)
Penduduk : pasal 26 ayat 2 (WNI dan orang asing)
Asas kewarganegaraan
·         Ius soli (kelahiran)                  
·         Ius sanguinis (keturunan)    
Akibat asas kewarganegaraan yang digunakan tiap Negara beda:
·         Apatride (tidak punya kewarganegaraan)
ü  Hak opsi (hak memilih kewarganegaraan )
ü  Stesel aktif
·         Bipatride (punya 2 kewarganegaraan )
ü  Hak repudiasi (hak menolak kewarganegaraan)
ü  Stesel pasif
·         Multipatride (punya lebih dari 2 kewarganegaraan
·         Warga Negara (anggota/warga dari suatu Negara yang memiliki hak dan kewajiban atas negaranya
UU kewarganegaraan Indonesia
·         UU no.3 tahun 1964
·         UU no.62 tahun 1958 (wanita nikah dgn WNA kewarganegaraannya hilang )
·         UU no.3 tahun 1976
·         UU no 12 tahun 2006 (wanita nikah dengan WNA kewarganegaraannya tidak hilang)
Hal-hal yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia (menurut UU no.12 tahun 2006)
·         Keturunan
·         Kelahiran
·         Perkawinan
·         Naturalisasi  (biasa dan luar biasa)
·         Adopsi
Klo disingkat jadi KeKePNaSi
Pewarganegaraan di Indonesia
a.       Cara pewarganegaraan
Syarat menjadi warga Negara Indonesia bagi orang asing :
ü  Telah berusia  18 tahun /sudah menikah
ü  Sah bertempat tinggal di wilayah RI min.5 tahun berturut-turut/10 tahun tidak berturut-turut
ü  Sehat jasmani dan rohani
ü  Dapat berbahasa  Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan UUD 1945
ü  Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan pidana yang diancam pidana penjara  ≥ 1 tahun
ü  Jika memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi ganda
ü  Punya pekerjaan/penghasilan tetap
ü  Bayar uang pewarganegaraan ke kas Negara
b.      Akibat pewarganegaraan
ü  Perempuan yang menikah dengan WNI.Umumnya,kewarganegaraan yang diperoleh suami berlaku pula pada istri dengan sendirinya,termasuk jika suami kehilangan kewarganegaraan.
ü  Anak yang belum 18 tahun dan belum kawin yang punya hubungan hokum keluarga dengan ayahnya sebelum ayahnya memperoleh kewarganegaraan RI,turut memperoleh kewarganegaraan RI
ü  Kewarganegaraan yang diperoleh  ibu berlaku juga terhadapa anak-anaknya yang tidak punya hubungan kekeluargaan dengan ayahnya,jika anak tsb belum 18 tahun/menikah
c.       Pewarganegaraan istimewa
Diberikan pemerintah atas persetujuan DPR dengan alasan kepentingan Negara atau ybs telah berjasa terhadap Negara
d.      Kehilangan kewarganegaraan
ü  Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri
ü  Tidak menolak kewarganegaraan lain,sedangkan yang bersangkutan mendapatkan kesempatan itu
ü  Dinyatakan hilang kw-nya oleh presiden atas permohonan sendiri,bertempat tinggal di luar negeri,ybs sudah berusia 18 tahun/sudah menikah,dan dengan dinyatakan hilang kw RI tidak menjadi tanpa kw
ü  Masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden
ü  Masuk dinas Negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat WNI
ü  Sukarela mengangkat sumpah kepada Negara asing/bagian dari Negara itu
ü  Tidak diwajibkan tapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu Negara asing
ü  Punya paspor/surat yang bersifat paspor dari Negara asing
ü  Bertempat  tinggal di luar wilayah RI selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka tugas dinas dan tidak melapor
    

Sumber:
http://mirunasays.blogspot.com/2011/03/dasar-negara-pengertian-dasar-untuk.html 




Komentar

Postingan populer dari blog ini

Seputar Informasi FTI ITB

Tura *coret* Abadi

Beberapa orang berpendapat:
Seorang berperawakan gemuk :"Tura itu yang lari - lari terus ngetok mic."
Seorang bapak berkacamata     :"Tura itu pengatur upacara, jadi sebenarnya baik tidaknya upacara tergantung dirinya."
Seorang yang mengetik entri ini: "Tura itu yang selalu berdiri di pojok altar, dan punya hak otonomi."

Huehe, apapun dan bagaimana pun orang mengernyitkan dahi ketika melihat ane lari - lari mondar - mandir altar smansa, ane tidak peduli. Meski awalnya ane agak senewen sama profesi penggerak upacara bendera yang satu ini..

"Hah, Tura? yaah..." begitulah ekspresi sedikit kecewa, kala ane tahu bakal jadi tura di Opening Smansaday 2011.

Kalo pas SMP, ane taunya tura tuh yang lari - lari muterin lapangan untuk sekadar formalitas, terus memainkan tali tiang bendera, ngetok mic, terus gabung lagi ke tempat berjejernya para petugas upacara. Ternyata kalo di smansa ga usah pake lari - lari muterin lapangan, pas upacara bendera biasa mah …

Jangan Mau Kehilangan KTM ITB

Saya memposting hal ini bukan berarti saya telah kehilangan KTM (dan mudah-mudahan tidak akan pernah). Tak usah bertanya angin apa yang membuat saya kepikiran, yang jelas saya lagi kepingin saja memposting tentang ribetnya ngurus KTM yang hilang.

Saya mengcopas informasinya dari wordpress salah satu alumni ITB, yaitu Annisa Fitri, Teknik Telekomunikasi STEI ITB 2007.

Berikut pengalamannya ketika kehilangan KTM....

Setelah terjadi peristiwa penjambretan pada gw pada 21 Februari yang lalu di Fatmawati, Jakarta, gw terpaksa mengurus kehilangan ini itu. Mulai dari surat kepolisian, blokir kartu-kartu ATM, bikin KTP lagi, bikin kartu ATM baru, dan tentu ngurus KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) hilang.

Surat kepolisian alhamdulillah cukup mudah, karena TKP lumayan dekat dengan Polres Jakarta Selatan di Blok A, jadi malam itu juga langsung dibuat. Polisi yang bertugas pun alhamdulillah baik dan ga rese, tumben.

Blokir kartu ATM juga hal yang cukup mudah, kan sekarang call centre bank online 2…